Anggaran Dinas Dirasionalisasi Sampai Rp 20 Miliar
Bupati Jepara Dian Kristiandi menerima draft keputusan KUA-PPAS dari Pimpinan DPRD Jepara Junarso.

Anggaran Dinas Dirasionalisasi Sampai Rp 20 Miliar

JEPARA – Setelah kemarin (7/9/2020) sempat tertunda, akhirnya Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 terlaksana hari ini (8/9/2020).

Dalam rapat paripurna tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jepara mengaku telah membahas rancangan yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara. Setelah mengkajinya, Banggar memutuskan untuk merasionalisasi atau melakukan efisiensi anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp 20.070.000.000.

Rinciannya yaitu anggaran di Bakesbangpol dirasionalisasi sebesar Rp 300.000.000, Diskominfo Rp 200.000.000, Dinsospermades Rp 1.930.000.000, Inspektorat Rp 300.000.000, DPMPTSP Rp 150.000.000, Disdukcapil Rp 300.000.000, Satpol PP Rp 100.000.000.

Sementara itu Disdikpora Rp 4. 095. 000. 000, DKK Rp 200.000.000, Sekertariat Daerah Rp 2.000.000.000, BPBD Rp 400.000.000, Disperkim Rp 1.420.000.000, Dinas PUPR Rp 3.100.000.000, Disperindag Rp 200.000.000, Disparbud Rp 2.400.000.000, Dinas Perhubungan Rp 2.000.000.000, Dinas Perikanan Rp 200.000.000, dan Kabag Kesra Setda Rp 775.000.000.

Sedangkan, untuk perubahan kegiatan dan penambahan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebesar Rp. 14.372.000.000. Kemudian, pemeliharaan jalan dan jembatan se Kabupaten Jepara sebesar Rp. 10.658.000.000.

Banggar DPRD juga memproyeksikan PPAS Tahun anggaran 2021 dengan pendapatan sebesar Rp. 2.056.366.226.000, belanja Rp. 2.176.050.234.000, dan pembiayaan senilai Rp. 119.684.008.000.

Menanggapi keputusan tersebut, Bupati Jepara Dian Kristiandi meyakini bahwa putusan DPRD bisa menunjang keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. Khususnya dalam pencapaian target-target pembangunan tahun 2021.

Pihaknya menyebutkan, rencana itu antara lain terkait tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang ditargetkan berada di angka 5,50-5,60 persen, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan dibawah angka 3 persen, tingkat kemiskinan diharapkan sesuai RPJMD berada di kisaran 7,45-8,31 persen.

Baca Juga :  Permudah Wisatawan, Jalan ke Objek Wisata Diperlebar

”Kami menyadari sepenuhnya bahwa dinamika yang terjadi selama pembahasan, selaras dengan RPJMD 2017-2022,” harap Andi.(JHI-FQ)

About admin JHI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *