Angka Kemiskinan Meningkat, Tapi Pemerintah Klaim Jadi Terendah di Jateng

Pemkab jepara

Ketua DPRD Jepara Haizul Maarif saat memberikan sambutan dalam agenda konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jepara tahun 2022 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2021, Kamis (28/1/2021).

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengklaim menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Di sisi lain, angka kemiskinan di Bumi Kartini mengalami kenaikan satu digit.

Bupati Jepara Dian Kristiandi, menyebut Jepara menempati rangking ke empat untuk angka kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Jateng. Tiga rangking di atasnya yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Pekalongan.

”Memang kita berada di urutan ke empat di Jateng. Tapi, untuk kategori kabupaten, kita menempati peringkat pertama angka kemiskinan terendah di Jateng,” ujar Andi dalam agenda konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jepara tahun 2022 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2021, Kamis (28/1/2021).

Kendati demikian, kata dia, ternyata jumlah penduduk miskin di Jepara justru meningkat. Dari yang semula di angka 6,06 persen pada tahun 2019, kemudian naik menjadi 7,17 persen di tahun 2020.

Pihaknya menyatakan, kenaikan angka kemiskinan tersebut terjadi merata di seluruh wilayah Jateng. Alasannya tidak lain karena adanya pandemi Covid 19. Untuk itu, sejumlah strategi sudah disiapkan agar angka kemiskinan bisa ditekan.

Salah satunya, lanjut Andi, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jepara 2022 melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang akan memprioritaskan untuk pemulihan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan dan pertanian, perkebunan.

”Strategi itu berupa politik anggaran ataupun pembuatan kebijakan yang mengarah pada program prioritas pengentasan kemiskinan,” lanjut Andi.

Diketahui, tahun 2022 nanti menjadi kesempatan terakhir dalam penuntasan RPJMD periode 2017-2022. Oleh karenanya, berbagai program yang belum sempat dikerjakan harus segera diperhatikan.

Sementara itu, Ketua DPRD Jepara Haizul Maarif siap untuk mendukung visi misi RPJMD, untuk pemulihan kualitas hidup masyarakat yang difokuskan pada sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan. Namun, juga perlu diperhatikan beberapa hal infrastruktur pendukung.

“Swasembada pangan tidak akan tercapai, jika selalu gagal panen akibat banjir. Ini harus diperhatikan,” tegas dia. (JHI-FQ)

Exit mobile version