Biaya PTSL di Jepara Maksimal Rp 350 Ribu

Jepara Hari Ini

Jaka Pramono, Kepala BPN Jepara sedang menyampaikan program PTSL di depan wartawan.

JEPARA – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masih terus dijalankan di Bumi Kartini. Dalam program ini, panitia hanya boleh memungut biaya maksimal Rp 350 ribu.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jepara, Jaka Pramono. Pihaknya mengatakan, sebenarnya untuk Pulau Jawa, biaya PTSL maksimal Rp 150 ribu. Namun, di Jepara sendiri biaya PTSL maksimal Rp 350 ribu. Nominal itu didasarkan pada Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 47 tahun 2020 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL.

”Setiap daerah boleh menambahkan nominal biaya sesuai kebutuhan,” terang Jaka.

Pembiayaan itu, kata Jaka, merupakan biaya yang harus dikeluarkan peserta PTSL pada saat sebelum proses pengukuran dan penerbitan sertifikat tanah. Persiapan itu antara lain terkait administrasi, pembelian pathok, dan lain-lain.

”Pada saat sebelum proses pengukuran tanah, itu masih menjadi tanggung jawab peserta PTSL,” imbuh dia.

Beberapa hari lalu, pihaknya telah mengambil sumpah pada panitia pelaksana PTSL, petinggi, dan carik dari 22 desa. Desa-desa itulah yang pada tahun ini menjadi lokus PTSL. Yaitu di Kecamatan Batealit (Desa Mindahan, Mindahan Kidul, dan Bawu), Kecamatan Donorojo (Desa Banyumanis, Bandungharjo, Tulakan), Kecamatan Kalinyamatan (Desa Banyuputih dan Pendosawalan).

Selain itu, program PTSL ini juga akan dijalankan di Desa Kerso Kecmatan Kedung, di Kecamatan Keling (Desa Watuaji dan Damarwulan), di Kecamatan Mayong (Desa Tigajuru, Buaran), di  Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Nalumsari (Desa Daren dan Bendanpete), Kecamatan Pecangaan (Desa Troso dan Pecangaan Kulon), di Desa Lebak Kecamatan Pakis Aji, Kecamatan Tahunan (Desa Krapyak dan Kecapi), serta di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan.

”Kami memang pilih desa yang benar-benar sudah siap. Misalnya mereka bersurat kepada BPN. Itu yang kami prioritaskan,” ujar Jaka.

Pihaknya menyebutkan, hingga kini masih ada sekitar 324 ribu bidang tanah dari 645 ribu bidang tanah  yang belum bersertifikat di Jepara. Sedangkan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pada tahun 2024 tanah-tanah itu sudah terdaftar di BPN. Di sisi lain, pemerintah pusat menargetkan sertifikasi tanah maksimal tahun 2025 sudah selesai.

Tahun lalu, lanjut Jaka, BPN Jepara telah mensertifikasi sebanyak 19.800 bidang tanah. Sedangkan, tahun ini targetnya menjadi 64.530 bidang tanah.

”Harapannya tahun 2024 bisa tersertiifikatkan semua,” pungkas Jaka. (JHI-FQ)

Exit mobile version