Bupati Akui Perbub PKM Tak Maksimal

Bupati Akui Perbub PKM Tak Maksimal

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara sudah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 52 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat, untuk mengendalikan laju kasus Covid-19. Namun, oleh bupati sendiri, pelaksanaan perbub tersebut dinilai belum maksimal.

Berdasarkan catatan Satpol PP dan Damkar Jepara, hingga kini jumlah pelanggar protokol Covid-19, yang berhasil diamankan aparat, baru mencapai 1.567 orang. Angka ini belum begitu signifikan jika dibandingkan dengan masa berlakunya perbub tersebut hingga sekarang.

Kepala Satpol PP dan Damkar Jepara, Abdul Syukur, menyatakan bahwa sanksi yang sejauh ini diberlakukan adalah penyitaan kartu tanda penduduk dan sanksi lain yang bersifat edukatif.

“Patroli atau operasi penerapan protokol kesehatan, ada yang dilaksanakan oleh internal kami sendiri. Ada juga yang melibatkan pihak lain. Operasi gabungan biasa kami laksanakan dengan Polres dan TNI Polri, Dishub dan BPBD,” kata Syukur.

Pihaknya menegaskan, aparat masih akan terus menertibkan kerumunan di tempat-tempat umum. Seperti pasar dan lokasi-lokasi lainnya.

“Kami akan lebih tegas lagi didalam melakukan penertiban penerapan protokol kesehatan ini. Sekali lagi kami ingin agar masyarakat semakin meningkatkan kesadarannya dalam melakukan penerapan protokol kesehatan,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Jepara, Dian Kristiandi, mengatakan hasil evaluasi penerapan Perbup PKM menunjukan Perbup belum berjalan maksimal. Sebab sosialisasi Perbup PKM oleh Gugus Tugas di tingkat desa tidak tuntas.

“Masyarakat tahunya sekarang sudah dibolehkan. Tapi ketentuan-ketentuan di dalamnya tidak disampaikan gugus tugas desa,” ujar Dian ditemui di ruang kerjanya, Senin, 23 November 2020.

Akibatnya, pelaksanaan kegiatan masyarakat banyak yang mengabaikan protokol kesehatan. Masih dijumpai warga yang tak memakai masker dan berkerumun.

“Makanya saya minta kepada gugus tugas, ayo kita ingatkan kembali masyarakat bahwa pandemi ini belum berkahir,” kata Dian. (JHI-FQ)

Baca Juga :  Pansus Terbentuk, DPRD Punya Waktu Enam Bulan Awasi Pemerintah Gunakan Anggaran Covid 19

About admin JHI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *