Tim Saber Pungli Ungkap Pungutan Liar Penerimaan Siswa Baru SMPN Jepara

JEPARA – Lagi, Tim Saber Pungli Kabupaten Jepara kembali mengungkap kasus pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum guru di salah satu SMP negeri di Kota Ukir. Total pungli tersebut mencapai Rp 61 juta. Diduga total uang puluhan juta tersebut dilakukan terhadap 25 orang tua siswa baru.

Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho didampingi Kasatreskrim AKP Suharta saat gelar perkara di Mapolres mengatakan, informasi terkait adanya Pungli pada siswa baru tersebut didapatkannya beberapa waktu lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, kemudian pada Senin (3/7) siang tim Saber Pungli mendatangi sekolah tersebut.

“Kami lakukan operasi tangkap tangan dan menyita barang bukti yang ditemukan di sekolah tersebut. Mulai dari buku berisi catatan daftar nama siswa atau wali murid beserta jumlah yang disetor serta uang senilai Rp 61 juta,” katanya.

Sebelumnya tim Saber Pungli melakukan penyelidikan dan hasilnya didapatkan ada proses Pungli. Ada oknum guru yang mengumpulkan beberapa orang tua murid dan melakukan pungutan itu dengan alasan untuk beli alat bantu.

“Ada 25 orang tua siswa dan masing-masing dipungut Rp 2,5 juta,” jelasnya

Pihaknya sudah memerikasa 12 orang yang merupakan panitia PPDB di SMP tersebut. Dari 12 orang tersebu diduga kuat mengerucut pada tiga nama yang bertugas sebagai panitia sekaligus yang mengumpulkan. Pihaknya juga masih mendalami apakah pungutan tersebut dilakukan agar siswa bisa masuk di sekolah tersebut atau hal lainnya.

”Masih kami dalami peran masing-masing,” terang kapolres.

Sementara itu, Kabid SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara Mustaqim saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengaku belum tahu persis kondisi yang terjadi.

“Saya belum tahu kronologisnya seperti apa, jadi belum bisa memberikan keterangan,” katanya.

Untuk PPDB sendiri, Mustaqim menjelaskan, semua sekolah sudah diberi pemahaman jika PPDB dibiayai oleh dana BOS. Sudah pula dilakukan sosialisasi agar sekolah tidak melakukan pungutan.

“Jika nantinya ada fasilitas yang diperlukan sekolah maka harus melalui persetujuan semua wali murid. Sifatnya juga tidak boleh memaksa, begitu pula dengan tenggang waktunya,” ungkapnya.

Meski begitu, Mustaqim menambahkan, jika nantinya pungutan liar tersebut terbukti maka dinas akan mengambil langkah sesuai prosedur.

”Penangananya nanti sesuai prosedur dinas,” imbuhnya.

 

Comments

comments

1 Comment

  1. Marilah kita berusaha bekerja dengan jujur, tulus dan ikhlas. Ingatlah dengan Allah SWT serta anggota keluarga kita di rumah.

Leave a Response