Pemkab Jepara
Bupati Jepara Dian Kristiandi memberikan keterangan kepada awak media.

Pemkab Jepara Belum Tentukan Sikap Kelanjutan Bansos

JEPARA – Masa pandemi Covid-19 belum berakhir. Hingga kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara belum menentukan sikap akan melanjutkan program bantuan sosial tunai (BST) atau tidak.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Jepara Dian Kristiandi Senin (4/1/2021). Menurutnya, hingga kini belum ada regulasi atau arahan dari pemerintah pusat untuk melanjutkan BST APBD kabupaten.

”Bansos tahun 2021 tidak ada. Tapi disiapkan lewat Biaya Tak Terduga (BTT),” kata Andi. BTT ini jumlahnya ada Rp 10 miliar.

BTT itu, kata dia, nantinya bisa digunakan untuk bantuan jika memang keadaannya mendesak. Namun, sampai sekarang belum ada kebijakan yang mengarah kearah itu.

Diketahui, tahun lalu sebanyak 54 ribu Kartu Keluarga (KK) tercatat sebagai penerima BST Covid-19 dari Pemkab Jepara. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu menerima bantuan sebanyak sembilan kali.

Selain bersumber dari APBD Kabupaten Jepara, sejumlah masyarakat tahun lalu juga tercatat sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Dari Rp 203 miliar anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk penanganan Covid-19, BPKAD Jepara mencatat per 31 Desember 2020 anggaran hanya terserap sebanyak 76,37 persen atau Rp 155 miliar. Sisanya masih senilai Rp 48 miliar. Sisa anggaran ini menjadi SiLPA (Selisih Lebih) dan masuk dalam kas daerah.

Realisasi anggaran tersebut terdiri dari anggaran bidang kesehatan Rp 46,5 miliar terserap 57,83 persen atau Rp 26,9 miliar. Anggaran penanganan dampak ekonomi terealisasi 79,15 persen dari Rp 6,8 miliar atau sebesar Rp 5,4 miliar, dan anggaran penyediaan JPS dengan total Rp 149,5 miliar terealisasi Rp 122,6 miliar atau sebesar 82,02 persen.

“Hampir seluruh kegiatan penanganan covid terealisasi lebih dari 90 persen. Anggaran yang belum terserap optimal ada di pos Biaya Tidak Terduga (BTT) bidang kesehatan sebesar 48,69 persen dari Rp 33,5 miliar, dan BTT JPS sebesar Rp 11 miliar yang belum terserap.” jelas Dian Kristiandi.

Baca Juga :  DPJ Serap Aspirasi Guru dan Lembaga Pendidikan

Andi mengatakan, SiLPA tersebut tidak langsung bisa dialihkan ke pos anggaran tahun sebelumnya. Kalaupun tahun lalu anggaran itu masuk dalam pos bansos, tahun ini tidak bisa langsung dialihkan ke pos bansos juga. (JHI-FQ)

About JHI

Jepara Hari Ini • Kabar Berita Jepara Terkini Kota Jepara, Sarana informasi dan Kabar terupdate diJepara. Informasi tentang Politik, Olahraga, Pendidikan dan Wisata Kota Jepara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *