Para siswa merasa gembira memiliki tokoh pejuang kemaritiman dari Bumi Nusantara sebagai pahlawan nasional, dan mereka merasa bahwa penganugerahan gelar ini adalah suatu kehormatan yang tepat.

Doa bersama ini diadakan setelah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengumumkan gelar Pahlawan Nasional pada Jumat, 10 November 2023, di Jakarta.

Ratusan siswa SMA Negeri 1 Bangsri menyambut berita tersebut dengan sukacita dan melangsungkan doa bersama di sekolah mereka. Mereka juga membawa poster, tulisan, dan gambar Ratu Kalinyamat untuk memperingati momen bersejarah ini.

[irp posts=”13724″ ]

Ungkapan Rasa Syukur

Ngaripah, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bangsri, menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para siswa ini adalah ungkapan syukur atas penobatan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Menurutnya, gelar pahlawan nasional bagi Ratu Kalinyamat sangatlah layak.

” Penganugerahan gelar ini semakin memperkuat posisi dan peran Jepara dalam sejarah pembangunan bangsa. Sekolah berharap dapat menggambarkan perjuangan Ratu Kalinyamat dalam dunia pendidikan, sehingga anak-anak Jepara dapat bangga atas prestasi tersebut”, Ungkapnya.

Ratu Kalinyamat dianggap sebagai sosok wanita berani yang melawan penjajah Portugis, dan harapannya adalah agar sekolah dapat menginspirasi siswa dengan perjuangannya.

Ayu Sinta Barawati, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bangsri, menggambarkan Ratu Kalinyamat sebagai sosok perempuan pemberani yang pernah menjadi pemimpin di Jepara. ” Harapan kami agar siswa-siswi dapat meneladani sifat baik Ratu Kalinyamat dan menjadi pemimpin yang bijaksana”, kata Ayu.

Selain Ratu Kalinyamat, ada enam tokoh lain yang mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun 2023, termasuk Almarhum Ida Dewa Agung Jambe dari Bali, Almarhum Bataha Santiago dari Sulawesi Utara, Almarhum M Tabrani dari Jawa Timur, Almarhum KH Abdul Chalim dari Jawa Barat, dan Almarhum KH Ahmad Hanafiah dari Lampung.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Jeparahariini.com

Di acara tersebut, selain mengundang para penjual jamu gendong, siswa-siswa juga diperkenalkan pada beragam tanaman herbal yang dikenal sebagai empon-empon. Selain itu, dilakukan juga sesi tanya jawab seputar jamu tradisional Indonesia.

Nur Yahya, Kepala Sekolah SMAN 1 Bangsri, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan ajakan kepada anak muda untuk mengonsumsi jamu tradisional. Menurutnya, selama ini hanya sedikit anak muda yang mengenal dan mengonsumsi jamu tradisional.

“Kami mengadakan perayaan Hari Jamu Nasional di sekolah. Kami berusaha memperkenalkan warisan mulia nenek moyang kepada generasi muda. Dengan cara ini, mereka dapat mencintai dan bangga mengonsumsi jamu,” ungkap Yahya pada Jumat, 26 Mei 2023.

Diketahui bahwa jamu tradisional sering kali dikaitkan dengan rasa pahit, namun memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh dan kemampuan berpikir. “Kami berusaha agar siswa-siswa di sekolah lebih sehat, salah satunya dengan mengonsumsi jamu ini,” tambahnya.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) warga sekitar, khususnya para penjual jamu gendong di sekolah, agar bisa bangkit kembali seperti masa kejayaan mereka dahulu. Hal ini dimulai dengan membangun kesadaran di lingkungan sekolah terlebih dahulu, kemudian menyebar ke masyarakat luas.

“Saya melibatkan seluruh siswa dan guru. Lebih dari 700 siswa akan mencicipi jamu tradisional ini,” tambah Yahya.

[irp posts=”11639″ ]

Salah satu siswi, Silvi, mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertamanya mencoba jamu tradisional. Kali ini, dia memilih segelas kecil jamu beras kencur. Jamu tersebut memiliki manfaat meredakan batuk, flu, pegal-pegal, serta meningkatkan nafsu makan.

“Ini pertama kalinya saya minum jamu. Rasanya pahit tapi ada rasa manisnya, seperti beras dan kunyit. Tapi saya suka,” ujar Silvi.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh siswi lainnya, Srikandi Rahmawati. Meskipun mereka sudah pernah mendengar tentang jamu, namun masih sedikit yang mengonsumsinya secara rutin dalam kehidupan sehari-hari.

“Baru kali ini saya tahu bahwa jamu memiliki banyak manfaat bagi tubuh,” kata Srikandi.

Hazel, sebagai panitia kegiatan, menjelaskan bahwa dalam acara ini, para siswa bisa mendapatkan segelas jamu dengan menukarkan kupon senilai Rp2 ribu yang telah disediakan oleh panitia. Beberapa jenis jamu yang bisa dinikmati oleh siswa antara lain, jamu sirih, jamu beras kencur, kunyit asem, jahe merah, wedang uwuh, dan temulawak. Kegiatan ini diakhiri dengan minum jamu secara bersama-sama.

Dengan semangat peringatan Hari Jamu Nasional ini, diharapkan semakin banyak anak muda yang menyadari manfaat dan keajaiban dari jamu tradisional.

Magang Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas para pegiat literasi yang dilakukan secara sistemasis yang pada proses pembelajarannya dilakukan secara terpadu untuk memberikan pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan mengelaborasikan teori dengan praktik di bawah bimbingan narasumber yang berpengalaman dalam mengelola TBM dan mengelola program literasi yang inovatif.

Kegiatan ini yakni bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pengalaman nyata kepada para pegiat literasi tentang tata cara pengelolaan komunitas baca atau TBM dan pengelolaan program di komunitas baca/TBM untuk mendukung gerakan literasi nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 2016 ini menjadi ajang berjejaring para pegiat literasi di seluruh Indonesia. Dan tahun ini Rumah Belajar Ilalang Jepara mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah pemagangan.

Founder Rumah Belajar Ilalang, Hasan mengatakan, kegiatan ini dilaksakan di sepuluh tempat se-Indonesia dan melibatkan banyak peserta. Diantaranya di Jepara, Tegal, Yogyakarta, Riau, Bonai, Banten, Bandung dan NTT.

” Program dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus KemdikbudRistek RI ini Rumah Belajar Ilalang Jepara menjadi tuan rumah pemagangan,” ungkapnya, Jumat (13/8/2021).

Hasan menjelaskan, proses rekrutmen sudah dilakukan sejak bulan Mei hingga Juli 2021. Rumah belajar Ilalang menerima 60 lebih calon peserta dari berbagai daerah baik dalam provinsi maupun luar Jawa.

” Setelah melalui proses seleksi administrasi dan jarak wilayah, terpilihlah 20 peserta,” jelasnya.

20 peserta yang terpilih menjadi peserta magang di rumah belajar ilalang antara lain. Risa Sofiatun TBM. Kabar Baca, Pati; Muhammad Rosul, GPAN regional Malang; Nova Andriyanto TBM Perpus Gatda-Bojonegoro; Khilda Nur Lutfiyana TBM RB Akasia-Jepara, Mega William Sari TBM Sangkar Kawruh-Demak, Ulfa Izzatun Fauziyah Sanggar Lokatara-Jepara, Ahmad Robi Himami TBM Semar-Jepara, Daryat TBM RB Semantis-Semarang, Achmad Agung Ferrianto TBM B-sunsa-Bojonegoro, Maftuhan TBM Rumah Kreatif-Grobogan, Irwan Kusuma Perpus Asri-Madiun, Ammar Rafi Anshori TBM negri kertas-Madiun, Mohammad Salam TBM Sanggar Pasinaon-Pati, Della Widya Puspita Rumah baca Kreatif-Pati, Naelatul Fauziah Sakola Sogan-Kab Pekalongan, Wilda Ulfiyanti Rumah belajar Harmoni-Jepara, Siti Ruqoyah TBM Mentari SKB Jepara, Muhammad Syarif Hidyatullah TBM Iskarimah-Jepara, Zaki Hanin Nafilah TBM Alam Riang-Jepara.

Hasan berharap, program pemagangan ini akan terjalin jejaring baru antar pegiat sehingga dalam pengelolaan TBM/Komunitas bisa semakin berkembang.

Hal ini sebagaimana terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD), yang diselenggarakan Dewan Pendidikan Jepara (DPJ), pada Selasa (27/4/2021), di Ruang Sosrokartono Kantor Setda Jepara. Hadir Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Jepara Agus Tri Harjono, Ketua DPJ Jepara Fathul Huda, sejumlah tokoh pendidikan, dan organisasi guru di Kota Ukir.

Ketua DPJ Jepara Fathul Huda mengatakan, kegiatan FGD yang dilaksanakan oleh DPJ ini diharapkan mampu menggali berbagai macam persoalan yang dihadapi para guru, termasuk lembaga pendidikan yang ada di Jepara. Sehingga nantinya aspirasi-aspirasi ini dapat digodok DPJ dan akan menjadi bahan rekomendasi, untuk disampaikan kepada bupati maupun DPRD Jepara.

“Kami berharap apa yang anda suarakan ini, akan menjadi kajian kami untuk dapat ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada eksekutif maupun legislatif,” kata Huda.

Dalam FGD kali ini mengangkat tema “Menakar Keberpihakan Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Guru swasta di Jepara”.

Namun tidak menutup kemungkinan bagi para guru untuk dapat menyampaikan berbagai macam persoalan di luar tema tersebut. Dalam FGD yang berlangsung sekitar 2 jam ini, mengerucut mengenai peningkatan kesejahteraan guru swasta. Guru swasta di Kabupaten Jepara memerlukan payung hukum khusus untuk peningkatan kesejahteraan mereka.

Wakil Ketua PGRI Jepara Hartono mengusulkan adanya payung hukum atau Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara sebagai dasar regulasi untuk pemberian kesejahteraan bagi guru-guru swasta di Jepara. Tanpa adanya regulasi yang jelas, bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD), dapat bersifat pasang surut.

“Misalnya yang sudah terjadi bantuan guru melalui dana hibah. Pernah guru PAUD dan TU mendapatkan Rp300 ribu. Kemudian turun Rp150 ribu dan kemarin malah tidak ada,” kata Hartono.

Hal ini juga dibenarkan oleh perwakilan Himpaudi Jepara Sholikhatun. Disampaikan, perlu adanya konsistensi untuk peningkatan kesejahteraan guru swasta. Selama ini sebanyak 2.282 guru HImpaudi mendapatkan fasilitasi dari pemerintah daerah sebesar Rp150 ribu/bulan. Bantuan ini sudah dimulai tahun 2020 hingga 2021 ini.

Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Jepara Mustofa menyampaikan, kesejahteraan guru MI dari dulu sangat kurang. Tetapi mereka tetap bersyukur (qonaah) atas pemberian tersebut. Namun demikian, kesejahteraan mereka wajib untuk dipikirkan karena termasuk pejuang pendidikan.

Lembaga Pendidikan (LP) Maarif Kabupaten Jepara Ahmad Makhali berharap hilangnya dikotomi guru di Kemenag dan Dikpora. Karena selama ini ada persepsi berbeda antara istilah sekolah dan madrasah. Disampaikan, anggaran Jepara sangat mampu untuk kesejahteraan para guru tersebut.

“Dengan kesatuan dan kekompakan para guru, pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperjuangkan melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup),” katanya.

Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Jepara Harimurti berharap, diberikannya penghargaan khusus kepada guru TK yang berprestasi. Termasuk diprioritaskan masuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), di Jepara.

“Ini akan menjadi motivasi kita, agar terus maju melaksanakan pendidikan di Jepara,” kata dia.

Kepala Disdikpora Jepara Agus Tri Harjono mengatakan, kesejahteraan guru yang diberikan pemerintah ini tidak hanya berupa materi saja. Akan tetapi, hal lain seperti libur untuk guru merupakan bagian dari hal ini.

Disampaikan, tahun 2011 telah membuat Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan, akan tetapi kemudian ada perubahan paradigma karena SMA/SMK diambil langsung oleh Provinsi Jawa Tengah. Pasal-pasal tertentu terkait kesejahteraan memang harus diatur.

Adanya anggapan dikotomi ni harus dihilangkan. Pada prinsipnya Pemkab Jepara mendukung terkait upaya peningkatan kesejahteraan guru non PNS, dan swasta di Kabupaten Jepara. Namun, perlu adanya regulasi yang mengatur serta disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

“Pada intinya kami sangat mendukung, namun perlu waktu akan disinkronkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (JHI/FR)

Hal itu disampaikannya usai sidak Ujicoba PTM di MAN 1 Kota Semarang, Selasa (6/4). Ganjar sebelumnya berdialog dengan siswa kelas X yang sudah berada di sekolah. Ganjar bertanya, apakah para siswa langsung mencuci baju seragamnya setiba di rumah.

“Nggak pak, karena dua hari pakai seragam yang ini. Jadi pulang, ganti baju lalu mandi. Seragamnya dijemur,” tutur salah seorang siswa.

Mendengar itu, Ganjar pun meminta agar para siswa mau mencuci bajunya seusai pulang dari sekolah. Jika takut tidak kering, Ganjar menyarankan agar baju yang selesai digunakan pada hari itu langsung disetrika.

“Ini supaya bersih semuanya. Kalau bisa dicuci lebih baik. Jadi pastikan selalu bersih,” kata Ganjar.

Ganjar juga mengingatkan, agar para siswa tidak saling meminjam barang baik kepada teman atau pun guru. Sebab, kata Ganjar, pertukaran barang tanpa disadari bisa berpotensi penularan.

“Kemarin waktu saya di Ungaran itu ada guru minta dipotretin sama siswanya, hapenya dikasihkan, wah itu bahaya. Maka siswa, biasakan untuk membawa alat keperluan pribadinya sendiri. Bukannya pelit tapi ini menjaga. Oke ya?,” ucap Ganjar diiyakan oleh siswa dan guru.

Dari hasil pantauannya, Ganjar menilai pelaksanaan ujicoba PTM di dua sekolah yang dikunjunginya berjalan dengan baik. Dia berharap, standar ketat protokol kesehatan tersebut terus dijaga.

“Insyaallah ini berjalan dengan baik. Maka tinggal membiasakan, saya ingatkan dan tidak pernah bosen agar bapak ibunya yang mengontrol. Dan saya terimakasih ini contoh di MAN 1 ada satgasnya, 10 (orang) satgas ini yang kita harapkan dia monitor terus, keliling terus, elik-elik terus, ngelingke koncone, muride dan sebagainya,” tegas Ganjar.

Selain itu, Ganjar pun menyarankan kepada pihak sekolah agar lebih fleksibel soal pakaian. Menurutnya, demi keamanan siswa dan guru pakaian tidak harus sama dalam dua hari.

“Problemnya tadi ada satu sih, kalau seragamnya kan ada yang dipakai dua hari ya, yang paling bagus sebenarnya seragamnya dicuci langsung saja. Jadi mungkin pak, kasih toleransi saja pak, nggak usah pakai seragam. Ndakpapa, nggak pakai seragam. tapi bajunya dicuci, demi keamanan. Sehari ganti tiap hari ganti, sarungan yo rakpopo. sing penting ilmune. karena kondisinya darurat,” tutur Ganjar.

Saat memasuki area SMPN 2 Jepara, bupati langsung melihat aktivitas guru dan karyawan. Sejumlah ruangan disisir untuk memastikan para guru hadir. Namun, ternyata tidak seluruh guru hadir di sekolah. Padahal, saat ini pihak sekolah tidak sedang menerapkan Work From Home (WFH).

Untuk mendapatkan keterangan, bupati terpaksa meng-apelkan seluruh guru dan karyawan. Dari 69 guru dan karyawan yang bekerja di SMPN 2 Jepara itu, ternyata yang hadir hanya 22 orang. Tiga guru lainnya izin lantaran ada keperluan. Dan sisanya tidak hadir tanpa keterangan.

Melihat hal itu, Andi menyatakan akan memberikan sanksi kepada mereka yang tak hadir sesuai dengan aturan yang ada. Namun, sebelum itu, pihaknya meminta kepada kepala sekolah agar memberikan peringatan.

”Ini untuk semuanya saja (pegawai di seluruh Kabupaten Jepara, red), saya tekankan, pandemi jangan dijadikan alasan malas bekerja. Saya minta kepala sekolah memberikan peringatan. Kalau masih berlaku sama, akan kami beri sanksi sesuai aturan yang ada,” tegas Andi.

Dalam inspeksi mendadak (sidak) ini, Andi juga melihat kesiapan pihak sekolah dalam menjalankan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM). Diketahui, SMPN 2 Jepara ini menjadi satu-satunya SMP di Jepara yang menjalankan PTM pada 5 April mendatang.

Dari pantauan, sejumlah tempat cuci tangan memang disediakan di setiap depan kelas. Namun, rata-rata tidak berfungsi dengan baik. Bahkan, selain kotor, air juga tidak mengalir baik.

”Persiapan pelaksanaan tatap muka belum sempurna. Jadi kami harap pihak sekolah segera memperbaikinya,” kata Andi. (JHI/FQ)

Empat sekolah yang bakal menjalankan pembelajaran tatap muka pada 5 April 2021 mendatang tersebut adalah SMA N 1 Jepara, MAN 1 Jepara, SMK N Kalinyamatan, SMP N 2 Jepara.

Kepala SMAN 1 Jepara, Udik Agus Dwi Wahyudi, mengatakan pihaknya kini telah menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan. ”Kami siapkan face shield untuk semua siswa, guru, dan karyawan gratis. Karena dapat bantuan dari pemerintah provinsi Jateng,” ujar Udik, Selasa (23/3/2021).

Udik menyebut, jumlah siswa yang akan masuk dalam uji coba tersebut ada sebanyak 110 orang. Berdasarkan ketentuan dari Pemprov Jateng, jumlah siswa yang boleh masuk dalam pembelajaran tatap muka hanya 70 sampai 110 siswa.

Pada tahap pertama ini, kata Udik, siswa yang masuk pembelajaran tatap muka dipilih hanya dari kelas sepuluh. Pasalnya, mereka belum pernah masuk sekolah selama masa pandemi ini.

Udik menambahkan, uji coba itu akan dilaksanakan selama dua pekan. Kemudian sepekan berikutnya kembali pembelajaran daring dan dilakukan evaluasi. Jika hasilnya bagus, pembelajaran tatap muka akan dilanjutkan dan jumlah siswa akan ditambah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Jepara Agus Tri Harjono, mengutarakan bahwa untuk tahap pertama uji coba itu, pihaknya diminta Pemprov Jateng hanya mengusulkan satu SMP yang mengikuti uji coba.

Kendati demikian, Agus masih akan mencari sekolah-sekolah yang sudah siap untuk menjalankan pembelajaran tatap muka. Pihaknya tidak mau gegabah mengusulkan sekolah tatap muka jika nantinya kasus Covid 19 justru bertambah.

”Ini sedang kami kaji. Sekolah-sekolah mana yang sudah siap pembelajaran tatap muka. Takutnya nanti kita tidak bisa mengendalikan prokes pada siswa. Misalnya berdesak-desakan saat naik angkot ke sekolah,” terang Agus. (JHI/FQ)

Sujai (45), salah satu perwakilan guru PAI, menyatakan dia bersama ratusan guru PAI lainnya telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun. Namun, pihaknya masih merasa belum menikmati keadilan. Pasalnya, hingga kini mereka belum diangkat menjadi PNS.

Selama ini, Sujai dan ratusan guru PAI lainnya bekerja dengan status kontrak. Dia sendiri saat ini mengajar mata pelajaran PAI di SMK N 1 Pakis Aji. Sujai menjadi tenaga pendidik yang dikontrak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

”Status saya sekarang kontrak Provinsi Jateng. Gajinya sesuai UMR Kabupaten Jepara. Sekitar Rp 2,240 juta,” kata Sujai usai audiensi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Jepara di Pendapa Kabupaten, Senin (15/3/2021).

Dalam audiensi itu, Sujai meminta kepada Bupati Jepara agar mendukung mereka supaya mendapatkan Keputusan Presiden (Kepres) PNS. Pihaknya mengatakan saat ini ada jalur afirmasi untuk meraih kepres itu.

Selain itu, Sujai juga memohon kepada bupati Jepara agar membuka formasi untuk guru PAI seluas-luasnya. Sebab, menurut ia, sejauh ini formasi untuk guru PAI masih relatif sedikit.

”Kami meminta formasi CPNS guru PAI tak hanya di bawah tingkat SMA atau SMK. Tapi semua jenjang sekolah,” kata guru yang sudah mengabdi selama 19 tahun ini.

Bukan hanya itu, Sujai juga menuntut supaya Pemkab Jepara memperhatikan guru PAI di tingkat SMA sederajat. Tuntutan itu didasarkan pada PP nomor 55 Tahun 2007 yang intinyab guru PAI adalah anak pemerintah daerah.

Menanggapi tuntutan ini, Kepala Disdikpora Kabupaten Jepara Agus Tri Harjono, mengatakan pihaknya akan membicarakannya dengan bupati Jepara. Terutama terkait formasi CPNS.

Diakui atau tidak, kata Agus, formasi guru PAI di Jepara sudah terpenuhi. Meskipun salah satu pihak yang memenuhi adalah Guru Tidak Tetap (GTT). Pihaknya khawatir jika terjadi gesekan antara guru non GTT menggeser posisi guru GTT yang sama-sama sudah mengabdi lama.

”Ini justru yang saya takutkan. Kalau GTT disundul guru selain GTT. Di sisi lain jarang sekali ada (CPNS, red) formasi PAI,” terang Agus.

Khusus guru PAI di tingkat SMA sederajat, Agus mengatakan bahwa kewenangan sepenuhnya ada di tangan Pemprov Jateng. Sedangkan, Pemkab Jepara hanya berkewenangan merekrut guru di tingkat TK hingga SMP.

”Saya hanya bisa mendoakan saja. Guru SMA yang sudah berdapodik, kalau di SD nanti ada formasi mereka sah mendaftar. Tapi memang ini perlu duduk bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jateng,” tutur Agus. (JHI-FQ)

Dari informasi yang berkembang, memang terdapat salah satu pelajar di SMP swasta yang berada di Kecamatan Jepara yang menimbulkan klaster baru. Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Jepara Muh Ali, membenarkan adanya kabar tersebut.

Pihaknya menjelaskan, klaster tersebut bermula dari salah satu pelajar yang memiliki gejala Covid-19. Setelah dilakukan swab oleh petugas, pelajar itu ternyata terkonfirmasi positif Covid-19.

Untuk itu, kata Ali, pihaknya langsung melakukan swab kepada seluruh warga sekolah tersebut yang jumlahnya ada 156 orang. Dari hasil swab itu, yang terkonfirmasi positif Covid-19 jumlahnya lebih dari sepuluh orang.

”Karena jumlahnya lebih dari lima orang, penyebaran itu bisa disebut menjadi klaster,” ujar Ali, pada Senin (30/11/2020).

Ali mengungkapkan, ternyata sekolah tersebut telah mendahului Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dalam pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka. Padahal, pemerintah telah menjadwalkan uji coba itu mulai hari ini hingga sebelas hari ke depan. Namun, pada kenyataannya SMP swasta tersebut telah menjalankannya pada minggu lalu.

”Kami akan melakukan tracking kepada orang-orang yang sempat berhubungan dengan mereka yang terkonfirmasi positif,” tegas Ali.

Sementara itu, Kepala Disdikpora Agus Tri Harjono, mengaku kaget dengan adanya kabar bahwa sudah ada sekolah yang mendahului uji coba pembelajaran tatap muka dan malah menghasilkan klaster baru. Pihaknya menegaskan tidak akan melanjutkan proses pembelajaran daring jika kondisi penularan Covid 19 semakin tidak karuan.

”Kalau satu dua hari ini kami lihat belum layak, ya kita hentikan (uji coba pembelajaran tatap muka, Red). Ya, kembali ke daring,” tandas Agus. (JHI-FQ)

Suasana di Jalan Kartini, tepatnya di depan SMP N 5 dan 6 Jepara, Senin (30/11/2020) pagi tadi ramai pelajar berseragam lengkap memenuhi trotoar di area dua sekolah itu. Mereka rupanya sedang bergantian giliran untuk masuk sekolah dan mengikuti ujian semesteran.

Darono Ardi Widodo, Kepala SMP N 6 Jepara, menyebutkan bahwa seluruh siswanya yang berjumlah 666 pelajar itu hari ini mulai masuk sekolah. Untuk mengurangi kerumunan, pihaknya memberlakukan sistem shift sebanyak dua kali dalam sehari.

“Ini uji coba pembelajaran tatap muka pertama kali selama masa pandemi. Kami terapkan protokol kesehatan ketat. Juga kami berlakukan shift masuknya,” jelas Darono.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara, melakukan pemantauan ketat terhadap 73 SMP negeri dan swasta yang mulai Senin (30/11/2020) ini, melakukan simulasi pembelajaran tatap muka.

“Jika ada pelanggaran protokol kesehatan atau ada situasi yang tidak diinginkan di masing-masing satuan pendidikan, keesokan harinya, sekolah dimaksud tidak boleh lagi ikut simulasi. Harus kembali memberlakukan PJJ (pembelajaran jarak jauh –red). Bahkan jika perkembangan Covid-19 pada tingkat kabupaten memburuk, simulasi di seluruh sekolah langsung dihentikan,” kata Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara Agus Tri Harjono.

Simulasi ini dilaksanakan berbarengan dengan penyelenggaraan penilaian akhir semester (PAS). Dalam pelaksanaan PAS di dalam kelas, jarak tempat duduk peserta juga diatur renggang. Agar kegiatan tatap muka terbatas ini sesuai SKB 4 Menteri tertanggal 20 November 2020 dan Perbup Nomor 52 Tahun 2020, jadwal PAS juga diatur hingga 11 hari agar sekolah bisa mengatur penjadwalan PAS dalam dua sif. Masing-masing sif, 1 mata pelajaran dengan waktu 60 menit. Jeda antar sif 60 menit agar tidak terjadi pertemuan antara siswa yang masuk pada shif pertama dengan sif berikutnya.

“Jadwalnya mulai Senin, 30 November 2020 sampai 11 Desember 2020,” kata Haryanto.

Dalam pelaksanaan simulasi, sejumlah arahan juga diberikan. Orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mengikuti tatap muka terbatas, harus dilayani lewat daring atau pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, jika perkembangan Covid-19 tidak baik, tatap muka terbatas langsung dihentikan.

Disdikpora menggariskan agar jangan ada penumpukan antrian siswa. Selama siswa berada di lingkungan sekolah harus ada petugas yang selalu mengontrol, jangan sampai ada yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

“Setiap hari harus dilakukan rapat evaluasi bersama di masing masing satuan pendidikan atas setiap persoalan atau kendala yang terjadi. Setiap kendala harus ada solusinya sehingga hari berikutnya bisa berjalan lebih baik,” tambahnya. (JHI-FQ)