JEPARA – Dalam beberapa bulan terakhir, para petani di Kabupaten Jepara alami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal, sebentar lagi musim tanam pertama akan dilaksanakan.
Fatroni, salah satu petani asal Kecamatan Pakisaji, mengadu kepada Bupati Jepara Dian Kristiandi tentang kesulitannya mendapatkan pupuk bersubsidi, kemarin (4/11/2020). “Saya dan teman-teman petani sudah mencari-cari pupuk (bersubsidi, Red). Tapi sampai sekarang belum dapat juga. Padahal ini sudah mendekati masa tanam pertama,” kata dia.
Menanggapi hal itu, Bupati Jepara Dian Kristiandi tidak menampik kelangkaan pupuk. Baik yang subsidi maupun non subsidi. Bahkan, pihaknya secara terang-terangan menyatakan adanya indikasi permainan oleh oknum yang mempermainkan distribusi pupuk.
” Mafia pupuk memang banyak. Saya bisa pertanggung jawabkan (pernyataan, Red) ini,” tegas Andi.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Diyar Susanto, mengungkapkan bahwa sebenarnya pemerintah pusat sudah memproduksi dan memploting pupuk sesuai dengan kebutuhan nasional. Untuk Kabupaten Jepara sendiri, tahun ini pihaknya sudah mengajukan total kebutuhan pupuk subsidi selama setahun kedepan sekitar 18 ribu ton untuk 58 ribuan penerima kartu tani. Namun, pemerintah pusat hanya mengelontorkan 16 ribuan ton untuk 56 ribuan petani penerima kartu tani.
“Sebenarnya untuk pupuk subsidi tidak mungkin terjadi kelangkaan. Sebab, pemerintah sudah memploting kuota pupuk subsidi sesuai dengan pengajuan kabupaten. Dan pengajuan itu didasarkan pada data dari petani yang mendaftar jadi penerima kartu tani dari kelompok tani atau Gapoktan,” jelas Diyar.
Terkait dengan asumsi kelangkaan, Diyar mengatakan hal itu bisa jadi merupakan kekeliruan pemilik kartu tani. Pihaknya mencontohkan, terdapat petani yang mengaku alami kelangkaan pupuk subsidi, tapi sebenarnya dia sudah menghabiskan kuota pupuk subsidi untuk setahun. Sebab, pemerintah sudah menjatah kuota pupuk subsidi untuk mereka selama setahun.
Sementara itu, terkait dengan kabar adanya mafia pupuk, pihaknya tidak memungkiri dengan adanya kemungkinan itu. Sebab, dalam pelaksanaan kebijakan kartu tani, DKPP Jepara hanya berfungsi sebagai fasilitator atau pendamping para petani. Untuk urusan kuota dan penyalurannya langsung oleh pemerintah pusat dan BRI.
“Bisa jadi ada oknum-oknum yang bermain. Utamanya untuk pupuk non subsidi. Kalau pupuk subsidi saya pastikan tidak akan terjadi kelangkaan. Sebab, pemerintah sudah menggelontorkan sesuai kuota perencaan awal,” ungkap Diyar. (JHI-FQ)